Oasedata.com | Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah memaparkan keterangan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Tahunan MPR/DPR RI pada Jumat (16/8/2024). Nota Keuangan dan RAPBN 2025 tersebut menjelaskan rencana belanja pemerintah pusat, khususnya anggaran untuk Kementerian dan Lembaga, selama periode 2020 hingga 2024.

Pada RAPBN 2025, terdapat sepuluh kementerian dan lembaga yang mendapatkan alokasi belanja terbesar. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menerima anggaran tertinggi, yakni sebesar Rp 165,2 triliun. Di urutan kedua, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 123,6 triliun.

Alokasi anggaran untuk Fungsi Pertahanan pada tahun 2025 meliputi sejumlah output utama, seperti pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), pemeliharaan dan peningkatan alutsista, pembangunan rumah dinas bagi prajurit, serta pembangunan dan pengadaan infrastruktur pertahanan.

Menurut Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2025, total belanja Kementerian dan Lembaga diperkirakan mencapai Rp 976,7 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan seperti tunjangan hari raya dan gaji ke-13.

Selain itu, belanja Kementerian dan Lembaga juga mencakup pendanaan proyek multiyears, penguatan alutsista atau alat material khusus, serta kelanjutan kebijakan perlindungan sosial. Anggaran yang direncanakan ini diharapkan mampu mendukung kelanjutan program-program prioritas pemerintah dan menjaga stabilitas nasional.