OASEDATA - Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 40,59 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Persetujuan ini diberikan dalam rapat kerja antara Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/9).

Keputusan ini didasarkan pada hasil pembahasan alokasi belanja Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tertanggal 10 September 2024.

Lasarus mengungkapkan bahwa Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR akan membahas lebih lanjut pemanfaatan dan alokasi anggaran tersebut dalam rapat mendatang.

"Terkait dengan penambahan anggaran dimaksud, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam rapat berikutnya," ujar Lasarus.

Sebelumnya, anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2025 tercatat sebesar Rp 75,63 triliun, mengalami penurunan signifikan lebih dari 50 persen dibandingkan anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp 157,73 triliun. Menteri Basuki kemudian mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 61,31 triliun. Meskipun usulan tersebut tidak sepenuhnya disetujui, tambahan sebesar Rp 40,59 triliun telah mengamankan total anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2025 menjadi Rp 116,23 triliun.

Langkah ini diharapkan mampu mendukung berbagai proyek infrastruktur penting yang akan dijalankan Kementerian PUPR pada tahun mendatang.