OASEDATA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah berada dalam sorotan tajam setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menyidangkan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terkait penanganan pelanggaran di daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan II. Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 136-PKE-DKPP/VII/2024, dan persidangan akan berlangsung di Ruang Sidang Utama DKPP Jakarta pada Jumat (13/9).

Perkara ini dilaporkan oleh AR Rezekian Noor, yang menunjuk Darul Huda Mustaqim, Muhammad Ridho Fuadi, dan Armadiansyah sebagai kuasa hukumnya. Dalam aduannya, Noor menuding Ketua Bawaslu Rahmat Bagja serta enam anggota lainnya—Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono—telah melanggar prosedur dan tata cara penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu di Dapil Kalsel II.

Sekretaris DKPP, David Yama, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa agenda persidangan ini akan menghadirkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk pengadu, teradu, saksi, dan pihak terkait. “Sidang ini penting untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum telah dijalankan sesuai aturan,” ujar David.

Menurut David, DKPP telah mengirimkan surat panggilan resmi kepada para pihak yang terlibat, sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP 3/2017 yang mengatur tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. “Semua pihak telah dipanggil secara patut dan tepat waktu, lima hari sebelum persidangan dimulai,” jelasnya.

Persidangan yang penuh intrik ini semakin menarik perhatian publik karena sifatnya yang terbuka. Masyarakat dan media massa dapat hadir secara langsung untuk menyaksikan jalannya sidang, atau memantau melalui siaran langsung di akun Facebook resmi DKPP. "Kami ingin transparansi penuh dalam proses ini," tambah David.

Sidang ini menjadi pengingat kuat akan pentingnya integritas dalam proses demokrasi. Dugaan pelanggaran ini bukan hanya soal teknis, tapi juga mencerminkan betapa krusialnya kredibilitas penyelenggara Pemilu dalam menjaga demokrasi tetap utuh dan berfungsi dengan baik.

Akankah Bawaslu berhasil membela diri dari tudingan serius ini, atau justru reputasinya akan tercoreng? Semua mata kini tertuju pada DKPP dan hasil dari persidangan yang mungkin membawa perubahan besar dalam iklim politik nasional.