OASEDATA - Presiden Joko Widodo menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) serta Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengumuman ini disampaikan oleh Jokowi setelah pelantikan AHY pada hari ini. Meskipun Presiden Jokowi menyatakan keputusannya tanpa ragu, namun beberapa elemen politik merasa penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN menuai sorotan.

Jokowi memberikan alasan bahwa AHY dianggap sudah siap dalam menangani urusan manajemen di bidang Agraria dan Tata Ruang. Namun, sejumlah pihak mempertanyakan apakah ada keterkaitan rahasia atau motif tersembunyi di balik penunjukan tersebut. Belum terungkap benang merah yang menjelaskan secara detail mengapa Jokowi memilih AHY untuk posisi tersebut.

Di tengah kontroversi ini, muncul isu terkait pengajuan hak angket oleh kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024. Meskipun Jokowi menyatakan tidak mempermasalahkan hak angket sebagai bagian dari demokrasi, namun langkah ini memperlihatkan polarisasi yang semakin tajam dalam politik nasional.

Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 01, bersama tiga partai pengusung dari Koalisi Perubahan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS, menyatakan kesiapannya untuk menggunakan hak angket di DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hal ini menandakan bahwa penegakan demokrasi melalui mekanisme hukum menjadi fokus dalam menanggapi dugaan kecurangan.

Di sisi lain, Adian Napitupulu dari PDIP menyebutkan bahwa hak angket di DPR dianggap sebagai solusi untuk menyelidiki berbagai dugaan kecurangan pemilu. Adian mengklaim bahwa masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara negara, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Konstitusi.

"Pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024. Mau tidak mau pilihannya hak angket," kata Adian dalam sebuah dialog spesial yang ditayangkan di stasiun televisi iNews.

Keterkaitan antara penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/BPN dan upaya kubu Anies-Ganjar melalui hak angket masih menjadi misteri yang belum terungkap. Apakah ada benang merah yang menghubungkan dua peristiwa ini ataukah hanya kebetulan politik yang mencuat dalam waktu bersamaan, masih menjadi pertanyaan yang menggantung dan menarik perhatian publik.