OASEDATA - Peluang Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semakin terbuka lebar. Hal ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap Undang-Undang (UU) Pilkada.
Salah satu poin krusial dalam putusan MK tersebut adalah perubahan ambang batas suara yang dibutuhkan oleh partai politik atau gabungan partai untuk mengusung calon dalam Pilkada DKI Jakarta. Sebelumnya, partai politik harus memiliki setidaknya 22 kursi di DPRD untuk dapat mengusulkan pasangan calon. Namun, dengan keputusan baru MK, parpol kini hanya memerlukan 7,5 persen suara DPRD untuk mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Perubahan ini memberi keuntungan bagi PDIP yang hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta, jauh di bawah ambang batas sebelumnya. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa pihaknya terus mengupayakan pengusungan Anies Baswedan, meskipun sebelumnya terhambat oleh ketentuan treshold yang ketat. Menurut Said, Anies menjadi salah satu nama terkuat yang dipertimbangkan PDIP untuk diusung bersama dengan kader internal mereka, Hendrar Prihadi, yang akrab disapa Hendi.
Dalam putusannya, MK juga menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. Amar putusan MK secara efektif mengubah isi pasal tersebut, dengan menetapkan bahwa provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 6 juta hingga 12 juta jiwa hanya membutuhkan 7,5 persen suara sah untuk mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Keputusan ini tidak hanya memberikan angin segar bagi PDIP, tetapi juga dapat mengubah peta politik di Pilkada DKI Jakarta ke depan. Dengan semakin kuatnya dukungan internal PDIP, nama Anies Baswedan kembali mencuat sebagai kandidat potensial yang mungkin akan berlaga dalam kontestasi politik ibu kota mendatang.
Andy Mahardika
- Administrator