OASEDATA - Beredar sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon menteri keuangan di pemerintahan baru pada Oktober mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang berhasil menjadi presiden terpilih 2024-2029, dikabarkan tengah mencari sosok pengganti Sri Mulyani yang akan bekerja di bawah kepemimpinannya.

Potensi Calon Menteri Keuangan

Beberapa nama yang digadang-gadang masuk dalam Kabinet Prabowo sebagai menkeu antara lain Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat menteri kesehatan; Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar; Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi; hingga mantan menteri keuangan M Chatib Basri. Nama-nama ini diyakini sebagai calon kuat pengganti Sri Mulyani.

Sri Mulyani sendiri mengisyaratkan bahwa dia tidak akan lagi menjadi menteri keuangan. Hal ini mengingat dia sudah menduduki posisi tersebut sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, dia menegaskan bahwa akan melakukan yang terbaik dalam posisi manapun dia berada.

Sementara itu, Prabowo sendiri belum dapat memastikan siapa yang bakal menjadi "penguasa" Lapangan Banteng. Dalam beberapa kesempatan, dia hanya menyapa sejumlah tokoh seperti Chatib Basri dan Darmawan Junaidi, namun belum memberikan kepastian terkait siapa yang akan menduduki posisi tersebut.

Dalam janji politiknya, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, angka yang jauh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekitar 5%. Namun, tantangan besar akan terletak pada implementasi kebijakan ekonomi yang ambisius ini, terutama di tengah dinamika politik dan ekonomi yang terus berubah.

Pemilihan calon menteri keuangan menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan ekonomi di masa mendatang. Dalam konteks ini, keputusan Prabowo akan sangat memengaruhi persepsi pasar dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% juga menimbulkan pertanyaan mengenai kebijakan ekonomi yang akan diambil untuk mencapai target tersebut, terutama dalam hal alokasi anggaran dan peningkatan investasi. Selain itu, program beranggaran besar seperti makan siang gratis dan pembangunan ibu kota negara (IKN) juga memerlukan kajian yang mendalam terkait dampaknya terhadap fiskalitas negara dan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan.

Kesimpulannya, terlepas dari siapa yang akan menjadi calon menteri keuangan, langkah-langkah yang tepat dan kebijakan yang bijaksana akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.