OASEDATA - Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada periode 27 Mei hingga 2 Juni 2024 mengungkapkan pandangan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam survei ini, sebanyak 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat untuk memberikan tanggapan mereka.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 73,1% responden memberikan penilaian "Baik" terhadap kinerja Polri. Sedangkan sebanyak 4,4% responden mengaku "Tidak Tahu" atau tidak memiliki penilaian konkret terkait kinerja lembaga kepolisian tersebut. Sementara itu, 22,5% responden lainnya memberikan penilaian "Buruk" terhadap kinerja Polri.

Selain itu, berdasarkan hasil survei Police Corruption Perception Index Mundi, Indonesia menempati peringkat ke-18 dunia dalam hal persepsi terhadap korupsi di kepolisian. Peringkat ini memberikan gambaran tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi institusi kepolisian di Indonesia.

Menanggapi hasil survei ini, Kepolisian Republik Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki citra institusi dalam masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan layanan kepolisian yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Analisa Penyebab Buruknya Citra Polri:

1. Korupsi dan Integritas:

   • Peringkat Indonesia dalam Corruption Perception Index menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi korupsi dalam Polri mungkin belum optimal. Korupsi di dalam institusi kepolisian dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan menurunkan citra publik secara keseluruhan.

2. Pelayanan dan Respons Terhadap Masyarakat:

   • Penilaian "Buruk" dari sebagian responden dalam survei Litbang Kompas bisa disebabkan oleh pelayanan yang dirasa kurang memuaskan atau respons yang lamban terhadap masalah keamanan dan kejahatan di masyarakat.

3. Komunikasi dan Transparansi:

   • Pentingnya komunikasi yang efektif dan transparansi dari pihak Polri dalam menjelaskan kebijakan, tindakan, dan hasil penanganan kasus juga mempengaruhi persepsi masyarakat. Kurangnya komunikasi yang baik atau kebijakan yang tidak transparan bisa meningkatkan ketidakpercayaan dan merugikan citra Polri.

Dengan memperbaiki transparansi, meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat, dan memperkuat integritas institusi, Polri dapat memulihkan dan meningkatkan citra mereka di mata masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.