Di tengah hiruk-pikuk politik Jakarta, sosok Dharma Pongrekun muncul sebagai salah satu bakal calon gubernur yang mengejutkan banyak pihak. Berpasangan dengan Kun Wardhana, Dharma berhasil menempuh jalur independen dan lolos verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta. Keberhasilan ini seolah menjadi angin segar bagi demokrasi, di mana calon independen dapat bersaing dengan para politisi kawakan. Namun, di balik kesuksesan ini, terselip kontroversi yang berpotensi mengguncang karier politik Dharma.

 

Tak lama setelah pengumuman KPU, warga Jakarta mulai mengungkapkan kejanggalan terkait persyaratan dukungan masyarakat yang diserahkan Dharma-Kun ke KPU. Di media sosial X, sejumlah netizen mengaku bahwa data Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka dicatut secara sepihak sebagai pendukung pasangan calon tersebut. Salah satu yang menjadi korban adalah Aulia Postiera, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aulia mengetahui pencatutan ini setelah mengecek namanya di laman resmi Info KPU dan mendapati dirinya tercatat sebagai pendukung paslon independen Dharma-Kun tanpa sepengetahuannya.

 

“Ini adalah bentuk pencurian dan penyalahgunaan data pribadi,” tegas Aulia dalam pesannya pada 16 Agustus 2024. Pernyataan ini segera memicu reaksi keras dari masyarakat, yang menganggap tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas proses demokrasi yang seharusnya bersih dan transparan. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar: Sejauh mana pencatutan data ini terjadi dan siapa yang harus bertanggung jawab?

 

Di tengah sorotan tajam ini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Dharma, tetapi juga pada kekayaan yang dimilikinya. Sebagai mantan perwira tinggi dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Dharma Pongrekun memiliki kekayaan yang tidak sedikit. Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Elektronik (E-LHKPN) milik KPK, jumlah kekayaan Dharma tercatat sebesar Rp 9,3 miliar pada 30 Maret 2021. Laporan ini merupakan yang terakhir kali diperbarui sebelum Dharma memasuki masa pensiun pada awal Januari lalu.

 

Harta kekayaan Dharma didominasi oleh aset properti yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Tanah dan bangunan dengan luas total sekitar 644 meter persegi memiliki nilai yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp 9,28 miliar. Beberapa properti tersebut diperoleh melalui hibah dengan akta, sementara sebagian lainnya adalah hasil dari usaha pribadi. Meskipun angka ini sudah terbilang besar, belum ada informasi terbaru mengenai perubahan kekayaan Dharma setelah ia pensiun dari jabatannya di BSSN.

 

Namun, jumlah kekayaan yang signifikan ini justru memicu pertanyaan lain dari publik. Bagaimana Dharma, yang berkarier di lembaga negara, bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu? Apakah ada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksinya? Dan bagaimana dampaknya terhadap pencalonannya sebagai gubernur?

 

Dalam konteks pencalonan sebagai gubernur, kekayaan yang dimiliki Dharma Pongrekun bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, harta yang melimpah dapat memberikan kesan bahwa ia adalah sosok yang berhasil secara finansial dan mampu mendanai kampanyenya sendiri tanpa tergantung pada donatur besar. Di sisi lain, publik yang kritis mungkin akan mempertanyakan asal-usul kekayaan tersebut, terutama di tengah isu pencatutan data yang mencuat saat ini.

 

Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana memang sudah mendapatkan lampu hijau untuk melanjutkan perjuangan mereka dalam Pilgub Jakarta 2024. Namun, dengan bayang-bayang kontroversi yang terus mengikuti, perjalanan mereka tidak akan mudah. Masyarakat Jakarta kini menunggu langkah-langkah berikutnya dari pasangan ini: akankah mereka dapat membuktikan bahwa dukungan yang diperoleh benar-benar murni, atau justru terjerat dalam skandal yang lebih dalam? Dan apakah kekayaan yang mereka miliki akan menjadi kekuatan atau justru titik lemah dalam pertarungan politik yang semakin panas?

 

Waktu akan menjadi penentu. Sementara itu, para pemilih Jakarta, dengan perhatian yang semakin tajam, akan mengawasi setiap perkembangan dengan cermat, mencari kebenaran di antara kabut kontroversi yang mengelilingi Dharma Pongrekun dan perjalanannya menuju kursi gubernur.