OASEDATA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam rapat paripurna VII masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 pada Kamis (19/9). Keputusan ini diambil setelah seluruh fraksi, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan catatan, menyatakan persetujuannya.

"Apakah RUU APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk F. Paulus dalam rapat paripurna tersebut. Serentak, peserta rapat menjawab, "Setuju," menandakan dukungan mayoritas terhadap anggaran negara tersebut.

Prioritas Pembangunan

Sebelum pengesahan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan beberapa program prioritas atau quick win dalam belanja kementerian/lembaga (K/L) yang dianggarkan dalam APBN 2025. Salah satu fokus utama adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur vital.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah. Selain itu, Rp20 triliun dialokasikan untuk renovasi 22 ribu sekolah, dan Rp4 triliun untuk pembangunan sekolah unggulan terintegrasi,” ujar Said dalam laporannya.

Sektor pertanian juga mendapatkan perhatian besar. Sebanyak Rp15 triliun dialokasikan untuk intensifikasi lahan pertanian dan pencetakan sawah baru guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif dan mendukung transisi pemerintahan yang berjalan efektif.

Subsidi Energi dan Stabilitas Ekonomi

Dalam APBN 2025, DPR dan pemerintah juga menyepakati alokasi belanja subsidi energi sebesar Rp203,41 triliun, sedikit lebih rendah dari usulan awal pemerintah yang mencapai Rp204,5 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang lebih rendah, serta dinamika harga minyak global.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pidatonya menyebut bahwa APBN 2025 merupakan "APBN transisi," disusun dengan semangat keberlanjutan dan kesiapsiagaan menghadapi dinamika global.

"APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, serta keberlanjutan pembangunan. Hal ini sangat penting dalam mendukung transisi pemerintahan agar berjalan lancar dan efektif,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menekankan pentingnya APBN sebagai instrumen fiskal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas, sesuai dengan ajaran Sumitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi sekaligus ayah dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Proyeksi Ekonomi 2025

Dalam APBN 2025, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi sebesar 2,5 persen, dan defisit anggaran sebesar 2,53 persen dari PDB. Anggaran belanja pendidikan sebesar Rp124,26 triliun juga tetap dipertahankan, sesuai dengan amanat konstitusi, untuk terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dengan pengesahan ini, pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk menjadikan APBN 2025 sebagai fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah transisi kepemimpinan nasional.